Jurnal Pengabdian Masyarakat Peduli Aksi (JPAKSI)

Pendampingan Akses Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk UMKM di Wilayah Kabupaten Nganjuk

2025-08-13T06:24:18+07:00

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keterbatasan akses terhadap permodalan menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM dalam mengembangkan usahanya. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hadir sebagai solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM melalui pembiayaan dengan skema yang lebih mudah dan terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendampingan dalam meningkatkan akses UMKM terhadap program KUR di Kabupaten Nganjuk. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan pengelolaan keuangan, serta pendampingan teknis dalam proses pengajuan KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap manfaat dan prosedur pengajuan KUR, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pengajuan KUR di Bank Mandiri KCP Nganjuk. Selain itu, pendampingan juga membantu UMKM dalam menyelesaikan kendala administratif dan memperbaiki manajemen keuangan mereka. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya literasi keuangan, serta sulitnya akses bagi UMKM yang tidak memiliki agunan. Secara keseluruhan, pendampingan ini memberikan dampak positif dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM serta meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha secara profesional. Dengan adanya pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, diharapkan UMKM di Kabupaten Nganjuk dapat berkembang lebih baik, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Kohabitasi Di Desa Cukir Jombang

2025-08-13T05:14:27+07:00

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum dalam mencegah tindak pidana kohabitasi di Desa Cukir yang mencakup: (1) Peningkatan kesadaran hukum, (2) Memberikan perlindungan dan pendampingan hukum, (3) Menyediakan solusi hukum yang komprehensif, (4) Membentuk kelompok sadar hukum. Target khusus yang ingin dicapai kegiatan ini adalah agar masyarakat desa cukir: (1) Melek hukum, (2) Tidak menyepelekan tindak pidana kohabitasi, (3) Responsif terhadap tindak pidana kohabitasi. Metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, mengisi kuesioner melalui barcode. Dengan adanya penyuluhan hukum masyarakat dapat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan dijiwai oleh masyarakat. Seperti halnya istilah kumpul kebo (kohabitasi) yang memiliki arti hidup bersama antara pasangan seorang laki-laki dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam kehidupan kumpul kebo, individu bebas melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya, bahkan ada yang mempunyai keturunan, kohabitasi sering terjadi dikalangan masyarkat karena kurangnya kesadaaran hukum, sehingga masyarakat perlu memahami tentang kohabitasi. Adanya penyuluhan hukum terkait kohabitasi diharapankan menjadi langkah preventif memberantas kohabitasi yang sudah menggurita. Dalam hal ini Duta kelompok sadar hukum sebagai penghubung kepada masyarakat berdasar pada permasalahan yang dialami mitra, sehingga melalui program PKM ini membantu memberikan solusi bagi permasalahan yang dialami mitra.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Selada Berbasis Media Polibag Sebagai Upaya Kemandirian Pangan

2025-09-29T05:49:33+07:00

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan santri dan masyarakat dalam budidaya selada (Lactuca sativa) menggunakan media polibag sebagai alternatif pertanian skala kecil yang efisien. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan, praktik lapangan, pendampingan intensif, serta evaluasi hasil panen dan analisis finansial sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu melakukan proses budidaya secara mandiri mulai dari penyemaian hingga panen dengan tingkat keberhasilan di atas 80%. Dari sisi ekonomi, diperoleh harga pokok produksi sebesar Rp9.596/kg dengan tingkat keuntungan tipis namun prospektif. Analisis usaha menunjukkan nilai ROI sebesar 10% dan periode pengembalian modal selama 9,84 bulan, sehingga usaha ini dinyatakan layak dikembangkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga membuka peluang usaha pertanian organik yang dapat mendukung kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pendampingan Kelompok Budidaya Ikan lele dalam Akses Pembiayaan Melalui Proposal Usaha

2025-09-29T05:53:31+07:00

Pendampingan pembentukan kelompok budidaya ikan lele memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas petani lokal, khususnya dalam aspek akses pembiayaan usaha. Penelitian atau kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan kelompok petani lele yang terorganisir dan mendorong kemandirian ekonomi melalui penyusunan proposal usaha sebagai syarat utama mengakses sumber pembiayaan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan penyusunan proposal, serta pendampingan administrasi dan legalitas kelompok. Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan pemahaman anggota kelompok tentang mekanisme permodalan dan pembuatan proposal bisnis yang efektif. Secara keseluruhan, program ini berdampak positif pada peningkatan akses modal dan pengembangan usaha budidaya ikan lele yang berkelanjutan. Rekomendasi diarahkan pada kontinuitas pendampingan, peran aktif stakeholder, dan penguatan kelembagaan agar kelompok dapat mengoptimalkan potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pemanfaatan Media Digital untuk Peningkatan Strategi Promosi Produk Agribisnis melalui Pengembangan Konten dan Profil Perusahaan Divisi Dombastis

2025-09-29T05:56:52+07:00

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat strategi promosi produk agribisnis Divisi Dombastis melalui pemanfaatan media digital. Kegiatan difokuskan pada pengembangan konten promosi berbasis media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, serta pembuatan video company profile yang merepresentasikan identitas dan aktivitas utama Pondok Pesantren Insan Kamil. Metode pelaksanaan meliputi pendampingan, produksi konten digital, serta pelatihan komunikasi visual berbasis pemasaran. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial berbasis video pendek mampu meningkatkan keterlibatan audiens dan memperluas jangkauan promosi produk. Selain itu, video company profile menjadi media promosi strategis yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak lembaga. Temuan ini menegaskan bahwa penguasaan keterampilan komunikasi visual dan strategi pemasaran digital berperan penting dalam mendukung pengembangan usaha agribisnis berbasis komunitas.

Pendampingan Produk Bumbu Siap Pakai Sambel Pecel Milik UMK Siti Asma Desa Sumengko Kabupaten Nganjuk

2025-09-29T05:59:57+07:00

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kebutuhan mendesak terhadap jaminan kehalalan produk yang beredar. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang diproduksi, diperdagangkan, atau beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim. Penguatan regulasi ditunjukkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 untuk mempermudah sertifikasi bagi pelaku UMKM. Pemerintah melalui BPJPH meluncurkan program SEHATI yang memberikan sertifikasi halal gratis dan pendampingan P3H untuk UMKM. Kendala signifikan muncul dari rendahnya literasi digital dan pemahaman prosedur SJPH. Kegiatan pendampingan kepada komunitas berbasis pesantren seperti Jamaah Jatayu POMOSDA penting untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan manajemen halal sehingga produk memiliki nilai tambah serta memperluas tingkat daya saing dalam pasa. Pendampingan yang dilakukan mampu memperkuat keberlanjutan ekosistem halal di tingkat lokal serta berfungsi sebagai praktik baik bagi UMKM lain dalam mengoptimalkan nilai sertifikasi halal.